Padang (Unand) – Universitas Andalas siap menyelenggarakan Kampus Merdeka yang merupakan kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan langsung oleh Rektor Universitas Andalas Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH saat memberikan sambutan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI pada Kamis (5/3) di Gedung Convention Hall Kampus Unand Limau Manis Padang.

Kegiatan FGD ini dipandu oleh Wakil Rektor I Universitas Andalas Prof. Dr. Mansyurdin, MS. yang ini dihadiri oleh unsur pemerintahan, masyarakat, perusahaan dan industri termasuk unsur penegak hukum, kejaksaaan dan pengadilan serta akademisi.

Disampaikannya seluruh Rektor dibawah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) sudah menandatangani kontrak kinerja dengan dua tema pokok yang pertama bidang keuangan dan bidang pelayanan prima.

“Dalam bidang pelayanan prima ada 14 item dimana setiap Rektor mesti mencapai target tersebut dan selanjutnya perihal persiapan perguruan tinggi untuk melihat berapa potensi dalam melaksanakan program kampus merdeka dan merdeka berlajar,” ujarnya.

Lalu, ia juga menyampaikan berapa jumlah mahasiswa yang harus dilibatkan untuk implementasi kebijakan baru ini.

“Dengan kehadiran Dirjen Dikti dalam kegiatan ini dapat memberikan keyakinan bahwa semua program yang berkaitan dengan kampus merdeka dan merdeka belajar bisa diwujudkan sebagaimana yang diinginkan,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Dirjen Dikti Prof. Nizam, Ph. D menyampaikan untuk perguruan tinggi pemerintah mengeluarkan empat kebijakan baru yang berkaitan dengan Kampus Merdeka.

Pertama, pembukaan program studi baru, dicontohkannya data analisis laris sekali dan susah mencari lulusan data analisis dari Indonesia karena tidak ada program studi di Indonesia. “Makanya perusahaan besar mengambil lulusan data analisis dari Asia Selatan, India, Pakistan dan sebagainya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan selama Program Studi (Prodi) dibutuhkan dunia industri maka Prodi tersebut otomatis dapat dibuka oleh Perguruan Tinggi dengan aturannya.

Kedua, akreditasi perguruan tinggi, saat ini akreditasi berdasarkan undang-undang adaah wajib tapi dilakukan dengan cara yang sama untuk segala Prodi mulai dari pertanian, filsafat, kedokteran dan lain-lain. “Padahal masing-masing program sangat berbeda sifatnya, akreditasi mestinya didasari dengan kebutuhan dua pihak,” terangnya. 

Menurutnya akreditasi didasari kebutuhan internal dan eksternal sehingga akreditasi kedepan didorong untuk sifatnya voluntary.

Ketiga, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), disampaikannya PTNBH tidak berarti menswastakan PTN. “Sama sekali tidak, fungsi sosial PTN tetap harus dijaga,” tekannya. 

Terakhir hak belajar tiga semester diluar Prodi, dicontohkannya satu semester mahasiswa Teknik Elektro bisa belajar Hubungan Internasional di FISIP dan dua semester lagi berada diluar kampus, selama ini sudah berlangsung KKN, Magang tetapi waktunya sangat pendek. 

“Bentuk program dua semester ini diantaranya Magang atau praktek kerja, proyek didesa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen dan proyek kemanusiaan,” tambahnya.

Selanjutnya kegiatan ini dilanjutkan dengan pernyataan dukungan untuk merdeka belajar-kampus merdeka dari Mitra Universitas Andalas.

Untuk bahannya presentasi Dirjen Dikti dapat klik disini (*)